"Kami sudah bayar iuran penerangan jalan umum yang disertakan pada tagihan bulanan kami. La, karena tidak adanya tidakannya nyata dari Pemkot Kota Depok mengenai fasilitas penerangan umum, maka warga inisiatif membuat penerangan umum,"ujar Ali berang.
Ali menegaskan, "Kalau memang Pemkot Depok memfasilitasi tentang penerangan di lingkungan kami, tentu kami tidak perlu membuat fasilitas penerangan umum sendiri. Tolong dong pejabat terkait memikirkan hal ini, supaya kami mendapatkan fasilitas penerangan umum secara legal," kata Ali berapi-api.
Kalau kemudian fasilitas penerangan umum dimatikan, lingkungan menjadi gelap gulita Ali berkeyakinan angka kriminal akan meningkat. Sementara itu terdapat kesimpangsiuran informasi berkenaan tanggung jawab pengadaan PJU apakah PLN atau Pemkot Depok.
"Tolong jangan bebani kami dengan peningkatan angka kriminal yang meningkat dengan gelap gulitanya lingkungan kami. Dan kami menuntut kepada Pemkot untuk segera menyelesaikan masalah krusial ini," ujar Ali
Persoalan ini telah berulang kali terjadi, dan tidak ada penyelesaian dari setiap periode kepemimpinan Walikota Depok. Warga berharap menjelang pilkada kota Depok mendatang hal ini dapat menjadi prioritas para calon walikota, karena hal ini sangat penting dan vital.
"Jangan kami diperhatikan saat calon walikota membutuhkan suara kami, tapi begitu menjabat kami dicuekin. Ini sudah berulang kali, jadi kami sudah parno," pungkas beberapa warga. (AA)