Jakarta, Mediaberita6 — Tokoh perfilman Indonesia sekaligus pemilik studio film, Rudy Sanyoto, menilai industri perfilman nasional membutuhkan dukungan dan keberpihakan nyata dari pemerintah agar mampu bertahan dan berkembang di tengah ketatnya persaingan global.
Dalam forum diskusi WAGroup BPI, Rudy Sanyoto menyampaikan bahwa masih banyak pihak yang menganggap proses pembuatan film sama dengan produksi teater atau musik. Padahal, menurutnya, perfilman memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks, baik dari sisi produksi maupun distribusi.
“Banyak insan film berasal dari dunia teater dan musik sehingga menganggap membuat film relatif sama. Padahal perbedaannya sangat signifikan,” ujar Rudy Sanyoto.
Ia menjelaskan bahwa produksi film membutuhkan modal besar, tenaga ahli yang lebih banyak, penggunaan teknologi yang kompleks, serta waktu produksi yang lebih panjang dibandingkan produksi pertunjukan teater maupun musik.
Selain itu, media pertunjukan dan karakter audiens film juga berbeda. Menurut Rudy, kondisi tersebut membuat risiko industri film jauh lebih tinggi, sementara titik impas atau pengembalian modal lebih sulit dicapai.
“Film memiliki risiko yang besar karena membutuhkan biaya produksi tinggi dan menghadapi persaingan yang sangat ketat,” katanya.
Rudy juga menyoroti kuatnya dominasi film asing di pasar Indonesia. Berbeda dengan teater dan musik yang relatif lebih aman dari kompetisi internasional, film nasional harus bersaing langsung dengan film-film luar negeri yang didukung teknologi dan distribusi global.
“Teknologi subtitle membuat film asing mudah dinikmati masyarakat Indonesia. Karena itu, film nasional sangat rentan terhadap persaingan dari luar,” ungkapnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada perfilman nasional, termasuk penguatan regulasi dan perlindungan industri dalam negeri.
Rudy mencontohkan kebijakan perfilman di Republik Rakyat Tiongkok dan India yang menerapkan pembatasan jumlah film asing yang masuk ke negaranya. Kebijakan tersebut dinilai berhasil menjaga ruang edar bagi film nasional sekaligus mempertahankan budaya menonton di bioskop.
“Dengan adanya pembatasan film asing, bioskop tetap memiliki ruang untuk memutar film nasional sehingga industri dalam negeri bisa berkembang secara bertahap,” jelasnya.
Ia juga menilai kemajuan industri jasa teknik perfilman Thailand tidak terlepas dari ketegasan pemerintah negara tersebut dalam menerapkan kebijakan bea masuk tinggi terhadap materi film impor. Kebijakan itu mendorong proses penggandaan film asing dilakukan di Thailand dan berdampak pada berkembangnya industri laboratorium film mereka.
Dalam kesempatan itu, Rudy Sanyoto turut mengingatkan tokoh perfilman nasional Usmar Ismail juga telah melakukan perjuangan panjang dalam memperjuangkan keberpihakan pemerintah utk eksistensi dan kemajuan perfilman Indonesia.
Lahirnya Undang-Undang Perfilman, seharusnya menjadi modal dan titik tolak utk membuat pemerintah mantap memajukan perfilman nasional dlm waktu sesingkat-singkatnya.
Namun, ia menegaskan bahwa regulasi tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari insan perfilman sendiri.
“Kalau insan film sendiri tidak mendukung dan menghargai atau bahkan menihilkan perjuangan itu, maka semua upaya akan menjadi sia-sia,” tegasnya.
Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri, hingga masyarakat, mau dan mampu menyakinkan pemerintah, untuk bekerja keras membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kuat, mandiri, dan terhindar dari persaingan tdk sehat dari film asing yg beredar di Indonesia, serta secara bertahap mampu bersaing di tingkat internasional. (Bs)
